JAKARTA, Delapan puluh tahun setelah Indonesia merdeka, praktik korupsi masih menjadi hambatan serius bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Temuan terbaru National Benchmark Survey (NBS) Semester I 2025 yang dilakukan Kawula17 menunjukkan mayoritas orang muda menilai kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia perlu diperkuat secara struktural, bukan hanya mengandalkan operasi tangkap tangan (OTT).
Dalam survei terhadap 1.342 responden berusia 17–35 tahun, tercatat bahwa 42% orang muda menyoroti penggunaan anggaran negara yang tidak transparan dan 40% menilai nepotisme di jabatan publik sebagai masalah utama. Kesadaran ini paling tinggi di kalangan orang muda perkotaan dan mereka yang aktif dalam kegiatan sosial-politik.
“Temuan ini menjadi sinyal keras bagi pemerintah. Apabila perbaikan kebijakan dan reformasi kelembagaan tidak segera dilakukan, kredibilitas pemerintah di mata orang muda akan terus menurun,” ujar Maria Angelica, Program Manager Kawula17, dalam keterangan tertulis.
Hasil survei juga memperlihatkan rendahnya kepuasan orang muda terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sebanyak 80% responden menyebut kinerja pemerintah masih jauh di bawah ekspektasi. Peran pemerintah di isu antikorupsi mencatatkan NET Score -77%, turun 21 poin dibandingkan semester sebelumnya.
Reformasi Struktural Jadi Prioritas
Mayoritas responden menginginkan langkah konkret berupa reformasi sistem. Sebanyak 46% menilai penting adanya aturan yang melarang koruptor mencalonkan diri di jabatan publik, sementara 45% mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
