Menariknya, Brazil telah memiliki Kementerian Masyarakat Adat, yang memperkuat pengakuan negara terhadap hak-hak adat. Hal itu dianggap sebagai kemajuan yang belum terjadi di banyak negara lain, termasuk Indonesia.
Isu Pendanaan Iklim dan Keadilan Historis
Dari berbagai isu yang dibahas, para peserta sepakat untuk memfokuskan perhatian pada pendanaan iklim. Banyak komunitas garis depan yang seharusnya menerima dukungan justru kesulitan mengakses dana karena tersendat di birokrasi.
Dalam diskusi itu muncul dua istilah penting yang menarik perhatian Momo: territorial autonomy dan historical reparation.
“Territorial autonomy berarti masyarakat adat punya otonomi mengatur wilayahnya sendiri. Sementara historical reparation bicara soal kompensasi atas ketidakadilan sejarah yang mereka alami. Dua hal ini penting untuk dibahas lebih dalam,” jelasnya.
Strategi Aksi Kreatif di COP 30
Pertemuan di Desa Mupa, Mato Grosso, juga menghasilkan rencana aksi kreatif yang akan digelar saat COP 30 berlangsung.
“Kami ingin merebut perhatian media dengan aksi yang ramai dan menarik, misalnya fashion show yang menampilkan busana adat dari berbagai wilayah, atau long march yang mengangkat isu masyarakat adat Brazil,” ungkap Momo.
Menurutnya, ruang formal di forum global seringkali terbatas bagi masyarakat sipil. Karena itu, aksi kreatif dianggap cara efektif untuk membuka akses ke meja perundingan.
Bertemu Pemimpin Legendaris Amazon
Suasana pertemuan semakin bermakna dengan kehadiran Chief Raoni Metuktire, pemimpin legendaris masyarakat adat Kayapo dan simbol perjuangan hutan Amazon. “Desa Mupa adalah tempat tinggal Chief Raoni, dan sering dijadikan lokasi konsolidasi gerakan masyarakat adat. Bahkan cucunya juga aktif dalam gerakan ini,” kata Momo.
