JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memangkas hambatan birokrasi yang menghambat dunia usaha. Dalam forum Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025) Presiden secara langsung memerintahkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk menghapus seluruh Peraturan Teknis (Pertek) dari kementerian yang dinilai tumpang tindih dengan Keputusan Presiden.
“Perizinan cukup dengan Keputusan Presiden. Saya minta kepada para Menteri, jangan ragu. Jangan sampai keputusan Presiden dilawan dengan peraturan teknis. Kadang-kadang, perteknya malah lebih ketat dari Keputusan Presiden itu sendiri,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para ekonom dan pelaku usaha, Selasa (8/4).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden untuk merampingkan regulasi dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, terutama yang berdampak pada sektor ekonomi dan investasi. Menurutnya, setiap regulasi teknis yang diterbitkan kementerian harus mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden.
“Tidak boleh ada lagi Pertek yang tidak seizin Presiden. Kita harus permudah, bukan persulit,” tambahnya.
Presiden juga meminta jajaran kementerian untuk segera mencabut regulasi yang dinilai tidak rasional dan mempercepat seluruh proses perizinan, terutama yang menyangkut kepentingan pelaku usaha.
“Saya minta kepada semua, efisien dalam bekerja dan buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Permudah semua proses, terutama bagi pengusaha yang ingin berkontribusi pada pembangunan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden menginstruksikan instansi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan arus barang seperti bea cukai, untuk melakukan introspeksi dan pembenahan menyeluruh. Ia menyoroti praktik penyelundupan yang masih marak dan berpotensi merusak industri nasional serta mengancam lapangan kerja masyarakat.
“Kita harus hentikan praktik-praktik merugikan seperti penyelundupan. Bea Cukai dan instansi lain harus bersih dan tidak memperpanjang prosedur secara sengaja. Ini mengancam rakyat dan industri kita,” tegas Prabowo.
Presiden juga menekankan pentingnya tanggung jawab institusi terhadap kebijakan yang dibuat. Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi saat ini menuntut perhatian serius dari seluruh pejabat negara agar tidak justru memperburuk situasi melalui tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.
“Saya minta semua pejabat untuk tidak terlibat dalam praktik-praktik yang menyengsarakan rakyat. Kalau ada yang terlibat penyelundupan, harus ditindak tegas,” pungkasnya.
Presiden Prabowo mengakhiri sesi dengan mengapresiasi masukan para ekonom dan pengusaha yang hadir, serta meminta mereka untuk segera melapor jika menemukan pelaksanaan kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya di lapangan. *