JAKARTA, Pemangku kepentingan dari berbagai sektor industri pertanian berkumpul dalam forum diskusi "BeyondTraceability Talks" yang diselenggarakan oleh KOLTIVA. Forum ini membahas kepatuhan regulasi sektor pertanian yang berkelanjutan, dengan fokus utama pada tantangan dan peluang dalam memenuhi standar keberlanjutan internasional, khususnya Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) serta regulasi lainnya.
Seiring meningkatnya permintaan global akan transparansi dan praktik pengadaan yang etis, pemerintah Indonesia bersama para pemangku kepentingan terus berupaya mengatasi tantangan kepatuhan dan memastikan inklusi petani dalam rantai pasok. Diskusi ini menyoroti peran penting kolaborasi dalam memenuhi regulasi seperti EUDR, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), dan Corporate Social Due Diligence Directive (CSDDD).
Tantangan dan Solusi Kepatuhan Regulasi
Forum ini mempertemukan berbagai pelaku industri, termasuk perwakilan pemerintah dan sektor swasta, untuk membahas kendala utama dalam memenuhi regulasi yang semakin ketat. Diah Suradiredja dari Sekretariat Pengembangan Dashboard Nasional – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia (CMEA), menekankan pentingnya pendekatan proaktif terhadap regulasi yang terus berkembang. Ia menyoroti bahwa pemangku kepentingan harus memahami dan menyesuaikan strategi kepatuhan mereka agar sesuai dengan regulasi internasional.
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dalam membangun Dashboard Nasional sebagai platform pemantauan kepatuhan dan ketertelusuran data pertanian. Platform ini diharapkan mampu membantu petani kecil yang kerap menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan dokumentasi dan legalitas lahan yang ketat.
Selain itu, program pelatihan dan pengembangan kapasitas juga telah diterapkan untuk membantu petani memahami regulasi dan meningkatkan standar keberlanjutan mereka. Langkah ini bertujuan agar mereka dapat tetap berdaya saing di pasar global.
Kolaborasi untuk Keberlanjutan
PISAgro, sebuah platform kolaboratif yang berfokus pada praktik pertanian berkelanjutan, turut berperan dalam mendukung kepatuhan regulasi di tingkat petani. Insan Syafaat, Direktur Eksekutif PISAgro, menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan organisasi nirlaba sangat penting untuk memastikan petani kecil tidak tertinggal dalam rantai pasok global.
Sejalan dengan hal ini, Yayasan FORTASBI Indonesia juga berkontribusi melalui program pelatihan bagi petani kecil untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang ketertelusuran dan praktik pertanian berkelanjutan. "Misi kami adalah memberdayakan petani dengan alat dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menjadi bagian dari gerakan keberlanjutan global," ujar Rukaiyah Rafik, Kepala Sekretariat FORTASBI.
Peran Teknologi dalam Ketertelusuran
KOLTIVA, sebagai penyelenggara BeyondTraceability Talks, menegaskan komitmennya dalam mendukung kepatuhan regulasi melalui teknologi. Platform KoltiTrace yang dikembangkan KOLTIVA memungkinkan pemantauan rantai pasok dari tahap produksi hingga produk siap konsumsi. Dengan teknologi ini, perusahaan dapat memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap standar internasional seperti EUDR.
Ainu Rofiq, Co-Founder KOLTIVA, menekankan bahwa teknologi memainkan peran kunci dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam kepatuhan regulasi. "Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan solusi ketertelusuran yang komprehensif, membantu pemangku kepentingan memenuhi standar regulasi yang terus berkembang, dan memberdayakan komunitas lokal," ujarnya.
Forum BeyondTraceability Talks menegaskan bahwa kolaborasi dan inovasi teknologi merupakan kunci dalam memastikan industri pertanian Indonesia tetap kompetitif di pasar global. Dengan keterlibatan berbagai pihak, sektor pertanian nasional diharapkan dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan memenuhi standar internasional yang semakin ketat.*