JAKARTA, Para content creator ternama, talent management agency, dan konsultan komunikasi di Asia Tenggara bersatu mendirikan Creators Association of Southeast Asia (CASA). Inisiatif ini bertujuan untuk membangun ekosistem industri kreator yang lebih kuat, meningkatkan standar profesionalisme, serta mendorong kolaborasi lintas negara.
Pembentukan CASA ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh sejumlah pemimpin industri terkemuka. CASA hadir sebagai wadah bagi para kreator untuk berkembang, mengatasi tantangan, serta menciptakan peluang baru di dunia digital yang terus berkembang pesat.
Langkah Besar bagi Industri Kreator
Peluncuran CASA merupakan tonggak penting dalam industri content creation di Asia Tenggara. Dengan lebih dari 207 juta kreator penuh waktu dan paruh waktu yang berkontribusi pada ekonomi kreator di Asia Pasifik—yang diperkirakan mencapai USD 135,2 miliar pada 2023—kehadiran CASA diharapkan dapat memberikan struktur dan dukungan yang lebih kokoh bagi para kreator.
Beberapa tokoh berpengaruh yang turut menandatangani MoU ini antara lain:
- Vanya Qinthara, CEO DKCIndo dan pemimpin komunitas IndoBeautyVlogger, yang memiliki peran besar dalam membangun jaringan kreator kecantikan di Indonesia.
- Jehian Panangian Sijabat, pendiri Mantappu Corp yang mengelola influencer terkenal seperti Jerome Polin, Koreanreomit, dan Alex Boboholokal.
- Vina Muliana, influencer dengan 9,8 juta pengikut di TikTok dan penerima penghargaan Best of Learning & Education di TikTok Indonesia Awards 2021, serta pembicara di World Economic Forum (WEF) Davos 2024.
- Brian Griffin, CEO Vero, salah satu konsultan komunikasi terbesar di Asia Tenggara yang baru saja meraih penghargaan Influencer Marketing Agency of the Year dari Campaign Asia.
CASA: Membangun Ekosistem Kreator yang Berkelanjutan
Menurut Vina Muliana, menjadi content creator bukan hanya sekadar tren, tetapi bisa menjadi jalur karier yang menjanjikan. Namun, masih banyak kreator yang menghadapi tantangan dalam hal pengembangan profesional, transparansi kontrak, dan kompensasi yang layak.
